Demokrat: 'Serang' SBY Jangan Pakai TNI Aktif

VIVAnews - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mensinyalir tulisan kritik yang disampaikan Kolonel Penerbang Adjie Suradji kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak dibuat seorang diri.

Anas menyayangkan ada pihak-pihak yang memanfaatkan tentara aktif. Maka itu, Anas mengimbau agar pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab itu jangan menunggangi tentara aktif untuk menyerang Ketua Dewan Pembinanya.

"Inilah yang tidak sehat. Kalau ada yang mau mengkritik dan menyerang SBY tidaklah perlu menggunakan pion oknum tentara aktif," kata Anas Urbaningrum dalam keterangan kepada VIVAnews, Rabu 8 September 2010.

Anas menilai, patut diduga bahwa yang dilakukan Kolonel Adjie adalah pion dari percaturan politik yang lebih serius. "Akan menjadi preseden politik yang buruk terhadap disiplin tentara," sesal Anas.

Menurut Anas, tulisan kritik yang dimuat dalam rubrik Opini Harian Kompas edisi Senin 6 September lalu itu juga merusak bangunan relasi demokratis antara tentara dan politik.

Dalang dari pembuat tulisan kritik berjudul "Pemimpin, Keberanian dan Perubahan" itu sudah memanfaatkan oknum tentara aktif. "Supremasi demokrasi akan terganggu dengan kasus-kasus seperti ini," ungkap mantan ketua umum Pengurus Besar HMI ini. (adi)

JK: Malaysia Lakukan Kesalahan Besar

MAKASSAR, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyatakan siap jika diminta untuk menjadi negosiator dalam penyelesaian konflik antara Indonesia dengan Malaysia.

"Kalau memang pemerintah meminta saya untuk menjadi negosiator dalam menyelesaikan konflik, saya siap kapan saja," ungkapnya di kediamannya di Makassar, Selasa (7/9) malam.

Menurut dia, kesiapan dirinya kapan saja dibutuhkan itu memang sudah seharusnya dilakukan sebagai warga negara, karena persoalan tersebut menyangkut kepentingan nasional, baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial.

Jusuf Kalla yang akrab disapa JK itu mengatakan, pada dasarnya konflik antara Indonesia dengan Malaysia bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lebih santun. "Untuk menyelesaikan konflik ini, memang dibutuhkan ketegasan dari pemerintah. Namun dalam hal ini tegas tidak berarti harus dilakukan dengan cara-cara keras," ujarnya.

Selain itu, JK juga menyatakan bahwa untuk menyelesaikan konflik tersebut, perlu dilihat asal mula permasalahan secara proporsional. Ia menegaskan, pihak Malaysia bersalah dalam hal melakukan penahanan dengan menggunakan borgol kepada petugas perikanan Indonesia.

"Dalam hal ini, Malaysia memang melakukan kesalahan besar, karena langsung menindak petugas perikanan Indonesia tanpa ada alasan yang jelas," tandasnya.

Di lain pihak, perlu dilihat juga dengan jelas titik koordinat wilayah penangkapan nelayan asal Malaysia tersebut. "Ini berarti, petugas pengawas tersebut juga harus bisa bertanggung jawab atas tindakannya yang menyatakan bahwa nelayan asal Malaysia telah melanggar wilayah teritori Indonesia," jelasnya.

Kritik SBY, Adjie Suradji Akan Diberi Sanksi

VIVAnews - Pertamakalinya anggota TNI aktif membuat tulisan opini di media massa yang berisi kritikan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tulisan yang dimuat di Harian Umum Nasional, Kompas, Senin 6 September 2010 itu berjudul: Pemimpin, Keberanian dan Perubahan.

Dalam tulisan itu Adjie menguraikan karakter kepemimpinan enam presiden di Indonesia. Dan juga, tentu saja kepemimpinan SBY. Lantaran mengkritik presiden, yang juga adalah panglina tertinggi TNI itu, Adjie yang adalah anggota TNI Angkatan Udara itu terancam sanksi disiplin.

Berikut penggalan-penggalan tulisan Adjie Suradji.

"Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu 'Bersama Kita Bisa' (2004) dan 'Lanjutkan' (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional."

"...SBY yang dipilih 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu pernah memimpinnya.."

"..Dalam konteks korupsi yang kian menggurita, tersisa pertanyaan, apakah SBY hingga 2014 mampu membawa negeri ini betul-betul terbebas dari korupsi.."

Kepala Dinas Penerangan TNI AU akan memberikan teguran atau sanksi kepada Ajie. "Memang pasti ada. Sudah ada teguran karena ini masalah etika," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Bambang Samudro kepada VIVAnews, Senin 6 September 2010. Menurut Bambang, pendapat Adjie merupakan opini pribadi. Dan "Ini pertama kali seorang anggota TNI AU kritik presiden," kata dia.